Pkn

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

Kemerdekaan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap

bangsa. Sejarah peradaban bangsa di dunia, sebagian besar diisi oleh

perjuangan suatu bangsa yang terjajah untuk menjadi bangsa yang

merdeka. Hal ini berarti bebas dari kekuasaan bangsa lain.

Pada saat menyusun konstitusi pertama (UUD 1945) Pendiri

bangsa (the founding father) menyadari bahwa kemerdekaan adalah

hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Hal

ini tercantum dengan jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD

1945.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan

tidaklah diperoleh dengan cara yang mudah, tetapi harus ditebus

dengan nyawa para pahlawan bangsa.

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia

Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa

eropa dan Jepang yang begitu panjang, yaitu kurang lebih selama

350 tahun. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa eropa dan Jepang

di Indonesia telah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan

bagi rakyat Indonesia. Negara-negara penjajah menjadikan wilayah

Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan baku

untuk memenuhi kepentingan negaranya dan menjadikan wilayah

Indonesia sebagai tempat pemasaran barang-barang yang dihasilkan

oleh penjajah. Rakyat Indonesia dipaksa untuk memenuhi kebutuhan

perang negara penjajah, seperti membantu membuat tempat

persembunyian senjata atau membuat jalan raya dan jalan kereta api.

Banyak korban yang tewas akibat kerja paksa tersebut.

Banyak korban dari rakyat Indonesia yang telah gugur untuk

merebut kemerdekaan. Keadaan demikian menimbulkan bangkitnya

keinginan rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dan ingin bebas

dari kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan, dan dari kesewenangwenangan

kaum penjajah. Hal tersebut dilakukan dengan kemampuan

dan kekuatan yang ada untuk memerdekakan diri. Upaya-upaya

tersebut menumbuhkan motivasi untuk melepaskan diri dari

penjajahan dan merebut kemerdekaan.

Rakyat Indonesia tetap ingin kemerdekaan. Kemerdekaan

merupakan hak segala bangsa. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan

bangsa Indonesia dapat dicapai. Proklamasi kemerdekaan sebagai

sebuah pernyataan untuk merdeka lepas dari penjajahan. Proklamasi

kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil

melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membangun

Negara Republik Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan

puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai

bukan tujuan akhir, melainkan harus dilanjutkan dengan perjuangan

untuk mengisi kemerdekaan. Proklamasi yang dideklarasi kan oleh

Soekarno-Hatta merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebelumnya terjajah.

Melalui Proklamasi Kemerdeka an, Indonesia ingin mengatakan bahwa

bangsa dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara lain sebagai

bangsa yang berdaulat.

Untuk lebih jelasnya, makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu:

a. Aspek Hukum

Proklamasi merupakan pernyataan yang isinya berupa keputusan

politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum

kolonial (bangsa penjajah) dan diganti dengan hukum nasional

(Indonesia), yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Dengan demikian, semua produk hukum bangsa

penjajah diganti dengan produk hukum bangsa Indonesia.

b. Aspek Historis

Proklamasi merupakan titik akhir sejarah pen jajahan di bumi

Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara

yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Sejarah

membuktikan bangsa Indonesia mampu melawan dan mengusir

penjajah walaupun dengan peralatan yang sederhana.

c. Aspek Sosiologis

Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah

menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas

dan merdeka dari belenggu penjajahan. Jiwa rakyat Indonesia pun

berubah menjadi masyarakat yang bebas membangun kembali

bangsa yang setelah sekian lama dijajah dan porak poranda akibat

peperangan, khususnya jiwa mengisi kemerdekaan dengan yang

bermanfaat.

d. Aspek Kultural

Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang

digolongkan pribumi (pada masa penjajahan Belanda) menjadi

bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat

manusia yang sama. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan setelah pada masa

penjajahan begitu banyak pemaksaan yang dilakukan oleh

penjajah untuk melakukan suatu pekerjaan.

e. Aspek Politis

Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa

yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan

bangsa-bangsa lain di dunia. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia

dapat menentukan sikapnya tanpa ada yang memaksa.

f. Aspek Spiritual

Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang

Maha Esa yang meridai perjuangan rakyat Indonesia melawan

penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa

seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Mahakuasa untuk segera

terlepas dari penjajahan. Kemerdekaan tidak akan tercapai jika

tidak ada izin dan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai Negara yang merdeka dan bebas, Indonesia ingin mengantarkan dirinya ke

gerbang kehidupan yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan

jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan

seluruh rakyat yang telah berlangsung sangat lama. Kemerdekaan yang

telah diperoleh tersebut merupakan satu proses panjang perebutan

kemerdekaan dari penjajahan Belanda, perjuangan melawan penjajahan

Jepang, dan perjuangan mempertahankan kedaulatan negara dari

serangan Sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Adapun motivasi rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan,

antara lain sebagai berikut.

a. Timbulnya perasaan senasib dan sepenanggungan akibat belenggu

penjajahan yang berabad-abad, serta kesengsaraan lahir batin bagi

rakyat dan bangsa Indonesia.

b. Timbulnya kesadaran bangsa Indonesia tentang hak kemerdekaan

setiap bangsa.

c. Pengaruh dari nilai-nilai luhur agama yang menjiwai dan

memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, seperti persamaan

harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan serta hak dan

kewajiban sesama umat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang

Maha Esa.

d. Keinginan luhur budaya bangsa Indonesia supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas dalam rangka mencapai cita-cita bangsa

dan tujuan negara.

Akibat motivasi yang tumbuh tersebut, kemerdekaan Indonesia

yang merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia dapat

tercapai. Gerakan perjuangan itu, dimulai dari perjuangan secara

fisik dan nonfisik.

B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Setelah kamu mengetahui motivasi bangsa Indonesia dalam

merebut kemerdekaan, bagaimana usaha-usaha para tokoh perjuangan

Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan? Tokoh-tokoh tersebut

merumuskan konstitusi sebagai dasar negara. Konstitusi yang pertama

bagi negara Indonesia adalah UUD 1945. Namun sebelumnya, kamu

harus mengetahui dahulu tentang sejarah perumusan UUD 1945

sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia.

1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh BPUPKI

dan PPKI

Serangan-serangan balasan dari pihak Sekutu membuat satu per

satu daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, jatuh kembali

ke tangan Sekutu. Agar rakyat Indonesia memberikan dukungan,

Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Kaiso, pada 7 September 1944 di

depan resepsi istimewa The Imperial Dies ke-85 memberikan janjijanjinya

berupa kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, “the Japanese

empire hereby announce the future independence of all Indonesiaan

people.” Agar ajakan itu mendapat simpati dari rakyat, pemerintah

pendudukan Jepang membolehkan pengibaran bendera merah putih

berdampingan dengan bendera Jepang.

Pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe pada 1 Maret 1945

tepat pada saat kali pertama tentara Jepang mendarat di Hindia Belanda,

pemerintah Jepang mengumumkan dua hal yang disangkanya akan

membuat gembira bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut.

a. Akan didirikan Dokuritsu Jyunnbi Coosakai yaitu badan untuk

menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.

b. Akan memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan yang sudah

dijanjikan pada 7 September 1944.

Berdasarkan janji tersebut, pada 29 April 1945, bersamaan dengan

hari ulang tahun Kaisar Hirohito, pemerintah pendudukan Jepang

mengumumkan dibentuknya badan khusus. Badan ini bernama

Dokuritsu Jyunnbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugasnya adalah mempersiapkan

rancangan konstitusi yang akan dipakai Indonesia yang akan

dimerdekakan oleh Jepang. Panitia ini beranggotakan 62 orang, termasuk

di dalamnya ketua dan wakil ketuanya. BPUPKI me laksanakan dua kali

masa persidangan, yaitu sidang I pada 29 Mei 1945 sampai dengan 1

Juni 1945 dan sidang II mulai 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada saat

itu badan penyelidik ialah sebagai berikut:

Ketua (Kaicoo) : Dr. K. R. T. Rajiman Wediodiningrat

Ketua Muda (Fuku Kaicoo) : Ichibangase

Ketua Muda (Fuku Kaicoo) : R. P. Soeroso

Enam puluh (60) orang anggota biasa bangsa Indonesia (tidak

termasuk ketua dan ketua muda)

Agar lebih menarik dukungan dan hati bangsa Indonesia, pemerintah

tentara Jepang melaksanakan tindakan-tindakan populis

(paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan

keutamaan rakyat kecil) antara lain:

a. Perkataan To-Indo yang berarti Hindia Belanda diganti dengan

Kata Indonesia.

b. Perkataan bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia.

c. Perkataan Genzyuumin (penduduk asli/pribumi dalam bahasa

Jepang) diganti dengan Indonesia Zin (orang Indonesia).

d. Khusus hari Jumat, aturan jam kerja diubah menjadi setengah

hari, tujuannya agar umat muslimtidak terganggu dalam

melaksanakan ibadah shalat Jumat.

Sidang I BPUPKI di laksanakan mulai 29 Mei 1945 sampai

dengan 1 Juni 1945 yang dilangsungkan di Gedung Tiuoo Sangi in

(sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri).

Dalam sidang I BPUPKI, dibahas tentang dasar negara. Hal

ini didorong oleh pertanyaan pertama ketua BPUPKI, yaitu Dr.

Radjiman Wediodiningrat yang menanyakan apa dasar negara bagi

negara yang akan segera dibentuk. Atas pertanyaan tersebut, beberapa

anggota memberikan respons dengan mengajukan rumusan dasar

negara. Berikut tokoh-tokoh yang telah merumuskan dasar negara.

a. Ir. Soekarno, dengan rumusan yang dinamakan Pancasila:

1) Kebangsaan Indonesia;

2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan;

3) Mufakat atau Demokrasi;

4) Kesejahteraan sosial;

5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Soepomo, dengan rumusan:

1) Persatuan;

2) Kekeluargaan;

3) Keseimbangan lahir dan batin;

4) Musyawarah;

5) Keadilan Rakyat.

c. Moh. Yamin, dengan rumusan:

1) Perikebangsaan;

2) Perikemanusiaan;

3) Periketuhanan;

4) Perikerakyatan;

5) Kesejahteraan Rakyat.

Namun dalam usulan tertulisnya, rumusan dari Moh. Yamin

menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan, rasa

kema nusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sidang I BPUPKI, belum terjadi kesepakatan final tentang

rumusan dasar negara. Pada 2 Juni 1945, dibentuk sebuah panitia

kecil yang berkewajiban menggolong-golongkan dan memeriksa usulusul

tertulis dari anggota mengenai kemerdekaan tanah air Indonesia.

Panitia kecil tersebut beranggotakan 8 orang, yaitu Ir. Soekarno

sebagai Ketua Panitia Kecil kemudian menyampaikan laporan apa

yang telah dikerjakan sejak 1 Juni. Disebutkan bahwa pada 22 Juni,

berlangsung rapat antara Panitia Kecil dengan Anggota Dokuritsu

Jyunbi Coosakai yang berjumlah 39 orang di gedung kantor Besar

Jawa Hooko Kai. Hasilnya, terbentuklah sebuah Panitia Kecil yang

berjumlah 9 orang yaitu:

a. Ir. Soekarno,

b. Drs. Moh. Hatta,

c. Wachid Hasyim,

d. A. Maramis,

e. Abikusno Tjokrosuroso,

f. AK. Muzakir,

g. H. Agus Salim,

h. Achmad Subagjo, dan

i. Moh. Yamin.

Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai suatu kesepakatan vivendi

(kesepakatan luhur) yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang

berisi rancangan naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar. Pada

awalnya Piagam Jakarta ini disusun untuk dijadikan sebagai teks

proklamasi kemerdekaan. Dalam alinea keempat Piagam Jakarta,

dicantumkan rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi

pemeluk-Nya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hasil kesepakatan ini disampaikan Panitia Kecil dan Badan Penyelidik

pada 10 Juli 1945. Panitia Kecil menerima dengan bulat hasil rancangan

Preambule (pembukaan) yang disusun oleh Panitia Sembilan.

Dalam sidang II BPUPKI pada 10 Juli 1945 telah diambil

keputusan tentang bentuk negara. Hasilnya, dari 64 suara (karena ada

beberapa anggota yang berhalangan hadir), 55 orang setuju bentuk

negara Republik, 6 orang memilih bentuk kerajaan, 2 orang bentuk

lain, dan 1 orang blangko (abstain).

Pada 11 Juli, telah diambil keputusan tentang luas negara.

Terdapat tiga usulan luas wilayah negara yaitu sebagai berikut.

a. Bekas wilayah Hindia Belanda dahulu.

b. Bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo

Utara, Irian Timur, dan pulau-pulau sekitarnya.

c. Bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi

dikurangi Irian Barat.

Dari tiga usulan tersebut, dari 66 orang anggota BPUPKI di antaranya

19 orang memilih opsi a, 39 orang memilih opsi b, 6 orang memilih opsi

c, 1 orang lain-lain daerah dan 1 orang blangko (abstain).

Keputusan lainnya, yaitu membentuk tiga kepanitiaan yaitu

sebagai berikut:

a. panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar yang diketuai

oleh Ir. Soepomo;

b. panitia untuk menyelidiki keuangan dan ekonomi yang diketuai

Drs. Moh. Hatta; dan

c. panitia untuk merancang hal pembelaan tanah air yang diketuai

oleh Abikusno Tjokroseojoso.

Pada 9 Agustus 1945, Radjiman, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh.

Hatta diundang Komando Tertinggi Jepang. Jenderal Terauchi,

di Dalat Saigon. Pada 12 Agustus 1945 Jenderal Terauchi

memberitahukan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan

untuk segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Telah

direncanakan dan disetujui bahwa akan dibuat majelis pembentuk

UUD yang akan bersidang pada 19 Agustus 1945. Setelah itu, pada

24 Agustus 1945, Indonesia akan diproklamasikan kemerdekaannya.

Menurut Ir. Soekarno, terdapat tiga keputusan yang disampaikan

yaitu sebagai berikut.

a. Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan

Kemerdekaan dan wakilnya Drs. Moh. Hatta.

b. Panitia Persiapan bekerja mulai 9 Agustus.

c. Lekas dan tidaknya pekerjaan Panitia Persiapan diserahkan

kepada panitia.

Permintaan golongan pemuda yang ingin memproklamasikan

kemerdekaan atas prakasanya sendiri, belum mendapat persetujuan

dari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Oleh karena itu golongan

pemuda mengamankan kedua tokoh tersebut keluar kota, tepatnya

ke daerah Rengasdengklok sebuah kota kecil di Karawang.

Golongan pemuda yang mengawal Ir. Soekarno dan Drs.

Moh. Hatta ke Rengasdengklok di antaranya ialah Sukarni, Yusuf

Kunto, dan Syudanco Singgih. Setelah kedua tokoh tersebut tiba di

Rengasdengklok, Yusuf Kunto kembali ke Jakarta. Di Jakarta terjadi

pertemuan antara golongan pemuda dan Mr. Achmad Soebarjo selaku

wakil golongan tua. Dalam pertemuan itu dicapai kata sepakat bahwa

proklamasi harus dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Maka, pada 16 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

dikawal golongan pemuda kembali ke Jakarta.

Pada 16 Agustus 1945, dibuat naskah pernyataan kemerdekaan

yang disusun oleh anggota-anggota PPKI dan tokoh pemuda di

kediaman Kolonel Maida, seorang Perwira Angkatan Laut Jepang.

Pada saat itu, tidak ada yang membawa naskah Piagam Jakarta yang

telah disepakati untuk dijadikan teks proklamasi.

Tepat pada pukul 10.00 hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945,

teks yang telah disusun semalam, dibacakan dan ditandatangani

oleh Seokarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan

demikian, pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan diri

menjadi negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Setelah

pengucapan pidato proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran

bendera merah putih yang dijahit tangan oleh ibu negara, yaitu Ibu

Fatmawati. Penarikan bendera dilakukan oleh S. Suhud dibantu dengan

Cudancco Latief Hendraningrat sambil diiringi lagu Indonesia Raya

yang dinyanyikan oleh hadirin. Upacara ini berlangsung di Jln.

Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.

Pada 18 Agustus 1945, semua anggota PPKI diundang untuk

melak sanakan sidang guna menetapkan UUD serta memilih presiden

dan wakil presiden. Dalam persidangan itu, terdapat beberapa

perubahan rumusan pembukaan UUD hasil Piagam Jakarta dan

rancangan batang tubuh UUD hasil Sidang II BPUPKI. Empat

perubahan yang disepakati tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.

b. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan

“Ketuhanan Yang Maha Esa.”

c. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang

Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah

orang Indonesia asli.”

d. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang

berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan perubahan-perubahan itu, terutama dalam bagian

Pembukaan UUD 1945, maka rumusan dasar negara Pancasila yaitu

sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan Perwakilan;

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang yang disusun oleh BPUPKI dan Undang-

Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI, tidak memuat satu pasal

pun mengenai luas wilayah dan batas negara. Namun, dalam rapat

pada 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno menerangkan bahwa dirinya

diberitahukan oleh Jenderal Terauchi bahwa negara Indonesia

merdeka akan meliputi batas Hindia Belanda dahulu.

Selengkapnya, keputusan yang dihasilkan oleh PPKI pada 18

Agustus 1945, yaitu sebagai berikut:

a. mengesahkan dan menetapkan UUD 1945;

b. memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta

sebagai wakil presiden;

c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Dengan disahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 pada

18 Agustus 1945, resmilah Indonesia menjadi sebuah negara. UUD

1945 ini merupakan konstitusi yakni sebagai hukum dasar tertulis

bagi aturan-aturan dalam penye lenggaraan pemerintahan negara

yang telah dibentuk. PPKI juga telah memilih Presiden dan Wakil

Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jumlah pasal dalam batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 37

pasal, empat aturan peralihan dan dua aturan tambahan.

3. Hakikat Penting Proklamasi

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945

merupakan kalimat sakti yang memberikan dorongan

semangat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Proklamasi

kemerdekaan merupakan sebuah pernyataan yang

memberi tahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan

kepada dunia luar, bahwa saat ini bangsa Indonesia

telah merdeka dan lepas dari penjajahan. Kepada bangsa

lain, diumumkan bahwa bangsa Indonesia telah menjadi

bangsa merdeka yang tidak boleh diganggu gugat.

Seperti kamu ketahui bahwa kalimat dalam teks

Proklamasi sangat singkat, hanya terdiri atas dua alinea.

Teks Proklamasi mudah dipahami. Teks proklamasi

dibuat dalam suasana genting. Namun hal ini me nunjukkan

kelebihan dan ketajaman para pembuat naskah

Proklamasi waktu itu. Alinea pertama mengandung

makna kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan

dan di umum kan kepada dunia. Dalam alinea kedua

terkandung maksud bahwa pe mindahan kekuasaan

peme rintahan dan kekuasaan dalam bidang senjata harus

dilaksanakan secara hati-hati dan penuh per hitungan agar

tidak terjadi per tumpahan darah secara besar-besaran.

Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa memiliki

makna yang dapat ditelaah dari berbagai segi, seperti

politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan

keamanan.

a. Politik

Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan yang

berisi ke putusan bangsa Indonesia yang telah berhasil

melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan. Selain

itu, dengan Proklamasi bangsa Indonesia menyatakan

sikap membangun kehidupan baru menuju masyarakat

Indonesia yang merdeka, bersatu, ber daulat adil, dan

makmur.

b. Hukum

Secara hukum proklamasi kemerdekaan merupakan

sumber tertib hukum nasional. Hal ini mengandung

makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan

dengan tata hukum nasional.

c. Ekonomi

Proklamasi memberikan arah dan kewenangan bagi

bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera

dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumbersumber

daya ekonomi secara mandiri.

d. Sosial Budaya

Proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh

rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas

yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi.

e. Pertahanan dan Keamanan

Proklamasi memberikan kewenangan kepada seluruh

bangsa Indonesia untuk menjaga dan memper tahankan

kedaulatan negara dari segala macam rongrongan.

Proklamasi juga mengandung makna sebagai puncak

perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan

sekaligus modal awal bagi bangsa untuk memulai

kehidupan nya sendiri dalam tatanan sebuah negara

merdeka dan berdaulat.

Proklamasi menjadi titik tolak kemerdekaan suatu

bangsa. Namun untuk mendirikan sebuah negara yang

merdeka dan berdaulat diperlukan beberapa syarat yang

harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah syarat

konstitutif dan deklaratif.

1) Syarat Konstitutif merupakan unsur pokok yang

harus ada, yaitu:

a) Rakyat;

b) Wilayah;

c) Pemerintah yang berdaulat.

2) Syarat Deklaratif (unsur pengakuan dari negara

lain)

a) Pengakuan de facto, yaitu pengakuan secara

kenyataan.

b) Pengakuan de jure, yaitu pengakuan secara

hukum.

Ketika proklamasi dibacakan secara de facto

(kenyataan) bangsa Indonesia telah merdeka bebas

dari penjajahan. Pengakuan kemerdeka an Indonesia

didapatkan dari beberapa negara, seperti India dan

Mesir. Namun, pengakuan kemer dekaan dari negara lain

ternyata tidak mudah begitu saja didapat kan oleh bangsa

Indonesia. Pada 29 September 1945, tentara Sekutu yang

di dalamnya membonceng tentara Belanda bermaksud

menjajah kembali Indonesia. Sejak saat itu dimulailah

babak baru per juangan rakyat Indonesia, yaitu mempertahan

kan kemerdeka an.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan

di berbagai daerah. Para pejuang yang me miliki

nasionalisme berkorban jiwa dan raga untuk tetap

tegak nya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah

perjuangan panjang dan jatuhnya ribuan nyawa rakyat

Indonesia, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia

dalam Konferensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949.

Salah satu keputusan KMB adalah negara RI berubah

menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik

Indonesia Serikat (RIS) ini sebagai upaya Belanda untuk

tetap memecah belah Indonesia.

Namun, perjuangan belum selesai, penjajah Belanda

tetap menginginkan Indonesia tetap terpecah-pecah.

Kemudian, Van Mook yang dikenal sebagai tokoh devide

et impera (adu domba), tetap mengusaha kan Indonesia

terpecah belah dengan membentuk Republik Indonesia

Serikat (RIS). Rasa persatuan dan kebangsaan rakyat

Indonesia ternyata tidak dapat dihancurkan. Kemudian,

RIS sebagai negara bentukan Belanda hanya bertahan

selama tidak lebih dari delapan bulan. Bangsa Indonesia

kembali membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

pada 17 Agustus 1950.

Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 tentu sudah sering kamu

dengar. Tahukah kamu pengertian dari UUD 1945 itu

sendiri? Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan

naskah yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan

Penjelasan. Pada waktu PPKI mengesahkan UUD 1945

pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 hanya terdiri atas

Pembukaan dan Batang Tubuh. Kemudian melalui Berita

Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan

menjadi bagian dari UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah mengalami

beberapa kali perubahan atau yang dikenal dengan

istilah amandemen. Amandemen UUD 1945 yang mulai

dilakukan pada 1999 mengubah Pen jelasan UUD 1945.

Pada saat ini UUD 1945, terdiri atas:

a. Pembukaan, terdiri atas empat alinea.

b. Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 3 pasal

aturan pera lihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea

mengan dung makna universal dan lestari. Universal

mengandung makna bahwa pembukaan UUD 1945

mengandung nilai-nilai yang di junjung tinggi oleh

bangsa-bangsa beradab di dunia. Adapun lestari mengandung

makna mampu menampung dinamika perkembangan

zaman.

Alinea pertama, Pembukaan UUD 1945 meng andung

makna dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu

pernyataan pen jajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Adapun dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia

sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Alinea kedua, mengandung cita-cita proklamasi,

yaitu menuju rakyat yang merdeka, bersatu, ber daulat,

dan dapat mewujudkan mas yarakat adil dan makmur.

Alinea ketiga mengandung motivasi religius.

Pengakuan dan kesadaran bahwa kemerdekaan bangsa

Indonesia, bukan hanya hasil perjuangan semata, me lainkan

atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa. Alinea

keempat Pembukaan UUD 1945 mengan dung dasar

negara (Pancasila), tujuan negara, asas politik negara,

dan ketentuan tentang UUD.

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat

peme rintah, mengikat setiap lembaga negara, lembaga

masyarakat, dan mengikat setiap warga negara Indonesia.

Batang Tubuh UUD 1945 merupakan rangkaian kesatuan

pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Batang Tubuh UUD

1945 pada dasarnya memuat dua materi dasar, yaitu

sebagai berikut.

a. Berisi materi pengaturan tentang bentuk negara dan

sistem pemerintahan negara, termasuk di dalamnya

pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang,

dan hubungan antara lembaga negara yang satu dan

yang lainnya.

b. Berisi materi mengenai hubungan negara dengan

warga negara, serta konsepsi negara di bidang politik,

ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan

hak asasi manusia.

Setelah mempelajari Proklamasi dan UUD 1945, dapat

ditarik garis hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945.

Proklamasi memiliki berbagai makna dan hubungan

dengan UUD 1945, yakni sebagai berikut.

a. UUD 1945 merupakan penjabaran terperinci dari

Proklamasi. Proklamasi ingin mengantarkan rakyat

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,

dan makmur. Pernyataan ini tertuang dalam alinea

kedua Pembukaan UUD 1945.

b. UUD 1945 merupakan tertib hukum setelah

Proklamasi. Hal ini mengandung makna UUD

1945 sebagai pengganti hukum kolonial dan

merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan

di bawahnya.

c. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang

berfungsi menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan

negara. Hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan

jika Proklamasi tidak diikrarkan.

Sejak 1945 sampai dengan sekarang telah ber langsung

empat periode perubahan UUD, yaitu sebagai berikut.

a. UUD 1945, mulai berlaku 18 Agustus 1945 sampai

dengan 17 Desember 1949.

b. UUD RIS 1949, berlaku 27 Desember 1949 sampai

dengan 17 Agustus 1950.

c. UUDS 1950, berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan

5 Juli 1959.

d. UUD 1945, berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan

sekarang (sejak tahun 1999 UUD 1945 mengalami

beberapa perubahan/amandemen).

Para siswa sebagai generasi penerus bangsa, tentunya

harus ber terima kasih kepada para pejuang nasional yang

telah mengorbankan jiwa dan raganya.

Dengan demikian makna proklamasi dapat kita

rasakan sampai saat ini. Bukti rasa terima kasih dapat

diwujudkan dalam berbagai bentuk. Sebagai pelajar,

rasa terima kasih dapat diwujudkan dalam bentuk

belajar dengan giat sehingga mampu menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi. Selain itu menjadi warga

negara yang baik serta mengangkat harkat dan martabat

bangsa agar mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya

di dunia. Juga merupakan wujud rasa terima kasih.

Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi

Kemerdekaan

dan Konstitusi Pertama

Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya

kamu mengerti dan memahami nilai-nilai positif perjuangan

para pahlawan pada saat merebut kemerdekaan Republik

Indonesia. Tahukah kamu nilai-nilai positif apakah yang

terdapat dalam diri para pahlawan? Nilai-nilai positif

tersebut, di antaranya sebagai berikut.

1. Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua

lapisan masyarakat terhadap perjuangan meraih

kemerdekaan. Para pahlawan mempunyai satu citacita

yang sama yaitu merebut kemerdekaan Republik

Indonesia.

2. Pro Patria dan Primus Patrialis, yaitu selalu mencintai

tanah air dan mendahulukan kepentingan

tanah air. Misalnya, mendahulukan kepentingan

negara di atas kepentingan pribadi.

3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antaragama,

suku, golongan, dan bangsa. Misalnya, memberikan

kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Misalnya,

memberikan bantuan, seperti makanan, obat-obatan

kepada korban bencana alam.

5. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung

balas dendam, seperti sikap terhadap mantan

kaum kooperator (orang yang bekerja sama dengan

penjajah) dan bekas gerombolan bersenjata.

Nilai-nilai yang dapat kita tauladani dari perwujudan

keikhlasan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan

Republik Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

1. Semangat menentang pengaruh asing dalam segala

bentuknya, terutama penjajahan terhadap bangsa

lain.

2. Semangat pengorbanan, seperti pengorbanan harta

benda dan jiwa raga. Misalnya, menolong sesama

teman yang tertimpa musibah.

3. Semangat tahan derita dan tahan uji.

4. Semangat kepahlawanan. Misalnya, mengharum kan

nama bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

5. Semangat persatuan dan kesatuan. Misalnya,

mempunyai kebanggaan sebagai bagian dari bangsa

Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku

bangsa.

6. Percaya pada diri sendiri.

Berikut akan dijelaskan contoh sikap setia terhadap

nilai-nilai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

1. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Mewujudkan kesetiaan terhadap Pancasila dengan

cara:

a) melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari;

b) menjaga kelestarian Pancasila untuk kelang sungan

hidup bangsa dan negara;

c) menjaga hak dan kewajiban asasi manusia supaya

tidak terjadi pelanggaran hak asasi;

d) memelihara kesadaran untuk menaati dan

mematuhi hukum yang berlaku atau peraturan

perundang-undangan, yaitu UUD 1945, UU/

Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

dan Peraturan Daerah.

3. Menegakkan dan mengisi kemerdekaan dengan

langkah-langkah sebagai berikut.

a) Mengadakan koreksi serta mengatasi segala

penyim pangan-penyimpangan dan penyelewengan

terhadap Pancasila dan UUD 1945.

b) Mengabdi pada kepentingan rakyat banyak

melalui pembangunan nasional.

c) Melaksanakan sistem demokrasi yang sehat

sesuai dengan kepribadian bangsa.

d) Menegakkan hukum.

e) Menegakkan kehidupan konstitusional atau

kehidupan yang dilandasi dengan UUD 1945.

f) Ikut berperan serta dalam pembangunan dengan

segenap kemampuan.

Dengan demikian, sikap positif yang dijelaskan tersebut

harus dilaksanakan dalam kehidupan, baik di keluarga, di

sekolah, maupun di masyarakat. Apakah sikap-sikap tersebut

sudah dilaksanakan olehmu dalam kehidupan sehari-hari?

Coba renungkan sikap positif apa saja yang belum tercantum

dan belum dilaksanakan olehmu.